Sidoarjo | Globalindo Investigasi – Bupati Sidoarjo H. Subandi memimpin rombongan pejabat Pemkab Sidoarjo melakukan kunjungan silaturahmi ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo pada hari Senin, 3 Agustus 2026. Pertemuan ini berfokus pada penyaluran dana hibah umat sekitar Rp 7,9 miliar, percepatan perizinan digital, legalitas aset wakaf, dan penguatan pelayanan kesehatan universal (Universal Health Coverage / UHC).
Latar Belakang dan Tujuan Silaturahmi Keumatan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya merajut harmonisasi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki akar historis serta pengaruh besar di tengah publik. Pada awal pekan ini, agenda penting diwujudkan lewat kunjungan kerja resmi jajaran eksekutif daerah ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi ini disambut dengan penuh kehangatan oleh Ketua PDM Sidoarjo Prof. Dr. A. Dzo’ul Milal bersama para pengurus teras.
Tujuan utama dari pertemuan strategis tersebut adalah untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program-program kerja nyata yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah. Bupati Subandi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan peran aktif lembaga di bawah naungan Muhammadiyah. Kontribusi tersebut dinilai sangat masif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di Sidoarjo, terutama pada sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, serta roda perekonomian umat.
Penyaluran Hibah dan Komitmen Transparansi Anggaran
Salah satu topik krusial yang dibahas secara mendalam dalam forum dialog tersebut berkaitan dengan alokasi serta tata kelola dana hibah dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengonfirmasi penyaluran dana hibah senilai kurang lebih Rp 7,9 miliar kepada pihak PD Muhammadiyah Sidoarjo. Anggaran yang hampir menyentuh angka delapan miliar rupiah ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah setelah melewati serangkaian penyesuaian serta efisiensi anggaran daerah yang cermat.
Bupati Sidoarjo menegaskan bahwa setiap sen anggaran publik yang dialirkan harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik. Aspek akuntabilitas hibah dijaga secara ketat melalui pelibatan dinas teknis terkait serta pendampingan langsung dari jajaran Inspektorat. Langkah ini diambil untuk memastikan tertib administrasi, menghindari celah penyimpangan hukum, dan memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam merealisasikan program pembangunan berbasis keumatan.
Digitalisasi Perizinan dan Percepatan Legalitas Aset Umat
Selain masalah keuangan, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan taktis dalam hal pemangkasan alur birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala di lapangan. Pemkab Sidoarjo tengah mematangkan sistem integrasi layanan perizinan berbasis digital. Sistem canggih ini dirancang agar lembaga pendidikan, panti, maupun rumah ibadah di lingkungan Muhammadiyah dapat mengurus izin operasional dengan lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau secara langsung prosesnya.
Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendampingi penyelesaian legalitas aset-aset umat. Kerja sama lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) digalakkan guna mempercepat penerbitan sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, musala, maupun lembaga sosial. Percepatan legalitas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang kuat sekaligus melindungi aset-aset wakaf dari risiko sengketa di masa mendatang.
Sinergi Sektor Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan
Di bidang kesehatan, kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dan jejaring fasilitas kesehatan Muhammadiyah semakin dioptimalkan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat implementasi program jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Dengan sinergi ini, akses pelayanan medis bagi masyarakat kurang mampu dapat terserap secara merata tanpa ada hambatan birokrasi yang berbelit.
Ketua PDM Sidoarjo, A. Dzo’ul Milal, menyambut baik langkah proaktif dari bupati beserta jajarannya. Komunikasi intensif yang dibangun secara rutin diyakini mampu merespons berbagai persoalan sosial secara taktis. Melalui momentum silaturahmi ini, kedua belah pihak optimistis bahwa kolaborasi yang solid akan melahirkan percepatan pembangunan serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga di Kabupaten Sidoarjo.
