globalindoinvestigasi.com
BANYUWANGI – Krisis distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi ternyata bukan kasus isolasi. Setelah SPPG Wongsorejo lumpuh, kini giliran SPPG Sumberanyar dan SPPG Alasrejo yang menghentikan operasional, menciptakan efek domino yang memaksa ribuan siswa, termasuk di MTsN 12 Banyuwangi, kehilangan akses gizi mendadak.
Surat pemberitahuan resmi telah diterima wali murid kelas 7, 8, dan 9 MTsN 12 Banyuwangi. Isinya singkat namun menyakitkan: “Mulai Rabu, 29 Juli 2026, MTsN 12 Banyuwangi tidak mendapat distribusi MBG dikarenakan SPPG Sumberanyar berhenti beroperasi untuk sementara.” Tidak ada kejelasan kapan layanan akan kembali normal.
Kepala SPPG Sumberanyar Bungkam, Hanya Konfirmasi Tutup
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi penyebab penghentian ini kepada Kepala SPPG Sumberanyar, Ridho Wismandana, respons yang didapat sangatlah minim. Melalui aplikasi WhatsApp, Ridho hanya menjawab singkat: “Iya (benar tutup) pak,” tanpa bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan teknis atau administratif di balik keputusan tersebut.
Kebungkaman ini semakin memicu spekulasi bahwa ada masalah sistemik yang sedang disembunyikan dari publik.
Polisi Tidur? SPPG Alasrejo Akui Terbuka-terangan: “Dana Banper Belum Cair”
Berbeda dengan sikap tertutup SPPG Sumberanyar, Kepala SPPG Alasrejo, Ammar Dzaki, secara terbuka mengakui akar permasalahan yang sama. SPPG Alasrejo sempat lumpuh hampir sepekan karena keterlambatan pencairan dana bantuan pemerintah (banper).
“Dana banpernya belum cair, Mas,” ungkap Ammar Dzaki saat dihubungi. Beruntung, hingga berita ini diturunkan, SPPG Alasrejo dikabarkan sudah kembali beroperasi setelah dana akhirnya turun. Namun, nasib SPPG Sumberanyar dan Wongsorejo masih dalam ketidakpastian.
Dugaan Kuat: Ini Bukan Hanya Tiga Kasus, Tapi Wabah Birokrasi
Dengan berhentinya tiga SPPG besar (Wongsorejo, Sumberanyar, dan Alasrejo) dalam waktu berdekatan, kuat dugaan bahwa puluhan SPPG lain di seluruh Kecamatan Wongsorejo dan sekitarnya mengalami nasib serupa. Jika dana pusat macet, maka rantai pasok gizi bagi ribuan anak sekolah, ibu hamil, dan balita di Banyuwangi terancam putus total.
TUNTUTAN Mendesak:
1. Hentikan Sikap “Bungkam”: Para pengelola SPPG dan dinas terkait wajib memberikan klarifikasi transparan. Rakyat tidak butuh alasan “reset akun”, mereka butuh kepastian dana.
2. Audit Darurat Pencairan Dana: Mengapa dana banper sering terlambat? Apakah ada birokrasi yang sengaja mempersulit atau korupsi terselubung?
3. Jaminan Kontinuitas Gizi: Pemerintah Daerah Banyuwangi harus segera mengambil alih atau menyediakan dana darurat jika pusat gagal mencairkan anggaran, agar tidak ada lagi siswa yang lapar di tengah jam pelajaran.
Jangan biarkan program strategis nasional ini menjadi alat politik yang justru menyengsarakan rakyat kecil.
