globalindoinvesigasi.com
BANYUWANGI – Pesta demokrasi tingkat desa kembali digelar di Balai Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, pada Sabtu (18/7/2026) pukul 19.30 WIB. Namun, di balik klaim “demokratis” yang disuarakan panitia, tersimpan ketegangan tinggi. Empat kandidat perwakilan Dusun Possumur—Budiono, Becik Sri Wahyuni, Mufid Arfan, dan Andi Rohman—harus bertarung habis-habisan karena hanya tiga kursi yang tersedia. Artinya, satu nama pasti akan “dibuang” atau tersingkir dalam hitungan jam.
Panitia pemilihan yang diwakili Moh Sarif, S.Pd.I. menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara murni demokratis untuk menghasilkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkualitas. Ia juga menekankan harapan agar calon terpilih nantinya mampu bersinergi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) dan menampung aspirasi warga.
Namun, pernyataan klise tentang “sinergi” justru memancing skeptisisme warga. Sejarah panjang politik desa seringkali menunjukkan bahwa istilah “bersinergi” kerap disalahartikan sebagai “turut saja” atau menjadi tukang stempel kebijakan Kepala Desa, alih-alih menjadi mitra kritis yang mengawasi jalannya anggaran dan pembangunan.
Kritik Tajam: Jangan Jadikan BPD Sebagai Alat Legitimasi Kades
Warga Dusun Possumur menuntut lebih dari sekadar janji manis. Mereka menginginkan BPD yang berani berkata “tidak” jika kebijakan Pemdes merugikan rakyat.
“Kami tidak butuh BPD yang hanya pandai tersenyum dan berjabat tangan dengan Kades. Kami butuh wakil yang berani membongkar kejanggalan anggaran dan memperjuangkan hak-hak kami yang terabaikan. Jika ‘sinergi’ artinya menutup-nutupi kesalahan Pemdes, maka lebih baik jangan pilih siapa-siapa,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Dengan empat kandidat yang bersaing ketat, warga berharap persaingan ini melahirkan figur-figur terbaik, bukan berdasarkan kedekatan personal atau transaksi politik malam hari. Siapa pun yang nantinya “dibuang” atau “dipilih”, legitimasi mereka akan diuji setiap hari selama masa jabatan mereka.
Tuntutan Transparansi Pasca-Pemilihan
Menjelang pencoblosan, warga mendesak agar:
1. Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua saksi dari masing-masing kandidat.
2. Calon terpilih segera mempublikasikan program kerja konkret mereka, bukan sekadar visi misi abstrak.
3. Mekanisme pengawasan BPD terhadap Pemdes dibuat transparan agar warga bisa ikut memantau.
Pemilihan BPD Desa Bengkak bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Warga akan terus mengawasi: apakah BPD baru ini benar-benar mewakili suara rakyat Dusun Possumur, atau hanya menjadi perpanjangan tangan elit desa.
