globalindoinvestigasi.com
BANYUWANGI – Gelombang krisis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya hanya menjadi sorotan di tingkat pusat, kini telah menghantam keras hingga ke akar rumput. Di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, ribuan penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG)—mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita—terpaksa menelan pil pahit akibat penghentian layanan mendadak.
Dalam dua pekan terakhir, setidaknya tiga SPPG di wilayah tersebut menghentikan operasionalnya. Penyebabnya diduga kuat akibat macetnya pencairan dana operasional dari pemerintah pusat, yang memicu kelumpuhan sistem distribusi.
Surat “Pemutusan” Layak Mengguncang Orang Tua Murid
Kepanikan mulai terasa di kalangan wali murid SMPN 1 Wongsorejo setelah mereka menerima surat pemberitahuan resmi dari SPPG Wongsorejo. Surat tersebut secara tegas menyatakan penghentian distribusi MBG tanpa batas waktu yang jelas.
“Pendistribusian MBG untuk penerima manfaat siswa dan kelompok rentan (Bumil, Busui, Balita) kami hentikan sementara terhitung sejak Kamis-Jumat, 30-31 Juli 2026,” bunyi pengumuman yang beredar luas tersebut.
Ketidakpastian ini menimbulkan tanda tanya besar: Apakah ini sekadar jeda teknis, atau awal dari keruntuhan program gizi nasional di daerah?
Alasan “Reset Akun”: Antara Teknis atau Kamuflase Dana Macet?
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala SPPG Wongsorejo, Saiful Bahri, tidak dapat dihubungi karena sedang berada di luar lokasi. Namun, seorang staf SPPG membenarkan adanya penghentian layanan tersebut dengan alasan yang terdengar aneh di tengah krisis gizi.
“Benar kita sedang libur. Saya tidak tahu penyebab pastinya. Tapi kata Pak Saiful, sedang ada ‘reset akun’ karena sistem tidak bisa melakukan pemesanan bahan makanan secara online,” ujar sumber tersebut kepada awak media di lokasi SPPG Wongsorejo.
Penjelasan “reset akun” ini dinilai banyak pihak sebagai alasan teknis yang menutupi masalah fundamental: ketiadaan likuiditas dana. Jika sistem online mati karena dana tidak cair, maka yang korban bukanlah server, melainkan perut ribuan anak dan ibu yang bergantung pada program ini.
Dampak Nyata: Gizi Anak Taruhannya
Penghentian ini bukan sekadar urusan administrasi. Bagi ribuan keluarga prasejahtera di Wongsorejo, MBG adalah jaminan asupan gizi harian. Ketika keran bantuan ditutup tiba-tiba, beban ekonomi kembali jatuh sepenuhnya ke pundak orang tua yang sudah kesulitan.
TUNTUTAN TEGAS:
1. Transparansi Pemerintah: Kementerian terkait harus segera klarifikasi apakah ini masalah teknis semata atau memang ada pembekuan anggaran. Rakyat berhak tahu.
2. Jangka Waktu Jelas: Penghentian “tanpa batas waktu” adalah bentuk pembiaran negara. Harus ada kepastian kapan layanan kembali normal.
3. Solusi Darurat: Jika sistem pusat macet, Pemda Banyuwangi harus turun tangan menyediakan solusi darurat agar rantai gizi anak-anak tidak putus.
Jangan biarkan birokrasi yang “sengkarut” mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.
