globalindoinvestigasi.com
BANYUWANGI – Ancaman nyata mengintai ratusan nelayan tradisional di pesisir Pantai Andelan, Desa Sumber Kencono, Kecamatan Wongsorejo. Rencana pembangunan Dok Kapal yang digadang-gadang sebagai proyek strategis justru dituding sebagai “bom waktu” yang akan mematikan akses ekonomi warga tanpa melalui proses demokrasi yang transparan.
Tokoh masyarakat setempat, Eko Wijiono, dengan lantang menyatakan bahwa kelompok nelayan tidak pernah dimintai persetujuan terkait rencana usaha tersebut. Sosialisasi yang diklaim telah dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) pada periode 2023–2024 dinilai hanya formalitas belaka dan tidak memaparkan dampak negatif secara gamblang.
Dampak Fatal: Dari Penjemuran Rumput Laut Hingga Akses Perahu Terputus
Jika proyek ini diteruskan, Eko memperingatkan adanya bencana sosial-ekonomi bagi warga yang sudah puluhan tahun menetap di kawasan tersebut:
1. Akses Laut Terblokir: Pembangunan tanggul atau jalan akses dok kapal akan menyulitkan nelayan membawa perahu keluar-masuk laut.
2. Hilangnya Area Produktif: Pemagaran area sepadan pantai untuk keperluan dok kapal akan menghilangkan tempat penjemuran rumput laut dan area budidaya yang menjadi sumber pendapatan tambahan warga.
3. Gusur Paksa Terselubung: Sedikitnya 10 Kepala Keluarga (KK) terancam harus pindah dari lokasi tinggal mereka saat ini.
“Nelayan tidak bisa menambatkan perahu, apalagi jika pantai dipagar. Ini bukan kemajuan, ini perampasan ruang hidup kami,” tegas Eko kepada awak media
Klaim Pihak Proyek: “Sosialisasi Sudah Jalan, Ini Hanya Klarifikasi”
Menanggapi tudingan tersebut, staf dari pihak pengelola Dok Kapal Mukthi membantah keras anggapan bahwa mereka abai terhadap masyarakat. Mereka mengklaim bahwa sosialisasi utama telah ditangani oleh Kepala Desa Kusnan pada tahun 2023–2024.
“Untuk selanjutnya, masalah sosialisasi kita sudah melaksanakan ke warga terdampak langsung. Sekarang kami sedang melakukan upaya sosialisasi tambahan untuk memastikan tidak ada informasi yang kurang jelas,” bantah staf tersebut.
Namun, pembelaan ini terasa hambar di telinga warga yang merasa suaranya tidak pernah benar-benar didengar dalam pengambilan keputusan strategis yang mengubah wajah desa mereka.
Pengakuan Kades: Tanah Hibah Sebagai “Obat Penolak” Gusuran?
Dalam forum pertemuan di Balai Desa Sumber Kencono yang dihadiri Camat Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Mohammad Mahfud, tokoh pemuda, dan pihak terkait, Kepala Desa Kusnan memberikan pengakuan mengejutkan. Ia mengakui adanya penolakan keras dari warga untuk dipindahkan ke lokasi baru di sebelah barat karena dianggap terlalu jauh dari laut.
Sebagai solusi, Kusnan mengaku menghibahkan tanah pribadinya kepada warga terdampak dan meminta mereka mengurus balik nama sertifikat. “Rencananya masyarakat yang tinggal di pesisir… saya pindah ke sebelah barat. Tapi mereka menolak… Jadi sekarang tanah saya yang saya hibahkan pada mereka untuk ditempati,” tandas Kades Kusnan.
Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai upaya “menyuap” keheningan warga agar proyek tetap berjalan, alih-alih menyelesaikan akar masalah berupa ketiadaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
TUNTUTAN TEGAS:
1. Hentikan Sementara Proyek: Pembangunan fisik harus dihentikan hingga ada kesepakatan tertulis yang disepakati bersama antara nelayan, pemdes, dan investor.
2. Audit Ulang Sosialisasi: Libatkan pihak ketiga independen untuk memverifikasi apakah sosialisasi tahun 2023-2024 benar-benar informatif atau hanya pencitraan.
3. Jaminan Akses Publik: Pastikan rencana tata ruang dok kapal tidak memotong akses tradisional nelayan ke laut dan area penjemuran.
4. Transparansi Lahan Hibah: Publik berhak tahu status hukum tanah hibah Kades Kusnan. Apakah ini solusi permanen atau jebakan administratif?
Jangan biarkan suara gemuruh mesin dok kapal menenggelamkan jeritan nelayan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir Banyuwangi!
