globalindoinvestigasi.com
BANYUWANGI – Gelombang kekecewaan melanda Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo. Sejumlah warga, tokoh masyarakat, hingga elemen pemuda secara terbuka mengkritik kinerja pelayanan pemerintah desa yang dinilai tidak maksimal, amburadul, dan terkesan “cuwek” (masa bodoh) terhadap aspirasi rakyat. Di saat desa membutuhkan pemimpin yang tegas dan berwibawa untuk membawa perubahan, realita di lapangan justru menunjukkan ketidaksinergian dan kabut tebal ketidaktransparan.
Sorotan tajam ditujukan kepada PJ Kepala Desa Bengkak, Suryanto, yang kini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai pihak. Salah satu isu paling panas adalah hubungan yang retak antara eksekutif desa dengan legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikabarkan tidak bersinergi dengan PJ Kades, menciptakan kelumpuhan dalam fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.
Rolling Staf Massal: Solusi atau Pelarian?
Di tengah gonjang-ganjing tersebut, PJ Kades Suryanto mengambil langkah kontroversial: melakukan rolling (mutasi) staf desa secara menyeluruh. Langkah ini dikonfirmasi langsung oleh Suryanto pada Selasa (16/8/2026). Namun, bagi banyak warga, mutasi massal ini bukan solusi akar masalah, melainkan sekadar geser kursi tanpa memperbaiki mentalitas pelayanan.
“Kami butuh pemimpin yang merakyat dan mendengar suara rakyat, bukan sekadar memindahkan orang dari satu meja ke meja lain,” kritik seorang tokoh masyarakat setempat.
Dugaan Hitam: Uang PBB Masuk Kantong Oknum?
Yang lebih meresahkan adalah indikasi adanya penyimpangan keuangan. Masyarakat menengarai bahwa uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah mereka bayarkan tidak disetorkan ke kas negara oleh oknum staf tertentu. Jika benar, ini adalah tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan menghianati kepercayaan warga.
“Kurangnya transparansi adalah penyebab utamanya. Pelayanan tidak bisa maksimal karena uang dan wewenang dikelola secara tertutup,” tambah warga lainnya.
TUNTUTAN WARGA DESA BENGKAK:
1. AUDIT KEUANGAN MENYELURUH: Usut tuntas aliran dana PBB. Siapa yang menahan? Ke mana uangnya pergi?
2. REKONSILIASI BPD & PEMDES: Hentikan ego sektoral. BPD dan Kades harus duduk bersama demi kepentingan warga, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
3. LAYANAN PRIMA, BUKAN CUWEK: Pejabat desa harus hadir melayani dengan hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Warga Desa Bengkak menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji atau rolling staf yang tidak jelas ujungnya. Kembalikan kepercayaan rakyat sebelum terlambat!
